Taufik: Banyak Program Anies-Sandi Tak Masuk KUA-PPAS APBD 2018
JAKARTA - Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) DKI Jakarta 2018 hingga kini masih terus digodok di DPRD.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 masih dibahas di masing-masing komisi. Berdasarkan pembahasan yang dimulai sejak Senin (6/11) hingga Kamis (9/11/2017, pihaknya menemukan banyak kegiatan yang tidak mencerminkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Bahkan nomenklaturnya tidak ada kaitannya dengan visi-misi Anies-Sandi.
"Visi-misinya Anies-Sandi kan jelas, yakni Maju Kotanya, Bahagia Warganya, dan ada 23 program janji. Ini (KUA-PPAS APBD), jangankan kegiatan, nomenklaturnya saja tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan itu (visi misi Anies- Sandi)," ujar Taufik.
Adapun visi-misi Anies-Sandi yang belum terakomodir sepenuhnya di KUA-PPAS APBD 2018 antara lain program DP rumah 0 rupiah dan One Kecamatan One Enteurprenr (OK Oce). "Saya melihat masih banyak perangkat daerah yang belum paham dengan visi-misi Anies-Sandi. Itulah pentingnya paripurna istimewa pidato Anies-Sandi dilakukan," jelasnya.
Kendati demikian, Taufik optimistis APBD DKI 2018 dapat diparipurnakan pada 27 November mendatang. Dengan demikian, awal 2018, program-program kegiatan yang menjadi prioritas Anies-Sandi dapat dijalankan. "Kami hanya membahas lebih detail KUA-PPAS yang totalnya sekitar Rp76 triliun, bukan memperlambat. Kami optimistis selesai pada 27 November," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menuturkan, pembahasan KUA-PPAS dalam banggar dan sub banggar berguna untuk menyisir program yang dinilai belum berpihak kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah sebagaimana arahan Gubernur Anies. Sayang Tuty enggan menyebutkan nilai KUA-PPAS yang diusulkan itu.
"Inikan belum final. Ini lagi disisir mana yang prioritas mana yang tidak. Fokusnya kan jelas, berpihak kepada yang lemah. Priroitasnya lebih kepada pembangunan manusia. Soal mekanisme pelaksanaannya, tanyakan SKPD masing-masing," tandasnya.
